Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan audiensi dengan Perum BULOG di Kantor Pusat BULOG, Jakarta.
Pertemuan membahas bagaimana BULOG menjalankan perannya dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat komunikasi publik.
Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
“BULOG pada prinsipnya bukan hanya operator logistik, tetapi garda depan negara dalam memastikan pangan pokok selalu tersedia bagi masyarakat.”
“Dengan adanya Inpres 6/2025, mandat kami semakin kuat: menjaga stabilitas harga, ketersediaan beras yang cukup, dan kualitas yang sesuai standar.”
“Karena itu, edukasi publik menjadi penting agar masyarakat memahami peran BULOG sekaligus merasa terlindungi sebagai konsumen,” tegas Direktur SDM dan Umum Perum BULOG, Sudarsono Hardjosoekarto dilansir dari laman resmi kabarbumn.com, Kamis (21/8).
YLKI menilai kesempatan audiensi ini sangat penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu perberasan yang kerap muncul di ruang publik.
“Pengaduan konsumen biasanya terkait kualitas beras, keterjangkauan harga, dan ketersediaan di pasar.”
“Audiensi ini memberi kesempatan bagi kami untuk berdialog langsung dengan BULOG agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, tidak terjebak isu simpang siur, serta lebih memahami hak-haknya sebagai konsumen,” ujar Niti Emiliana, Ketua Pengurus Harian YLKI.
Dalam pertemuan tersebut, BULOG memaparkan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Di sisi hulu, BULOG melakukan penyerapan gabah petani melalui mekanisme Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai upaya menjaga pendapatan petani dan keberlangsungan rantai pasok.
Sementara di sisi hilir, BULOG menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penyaluran bantuan pangan, serta distribusi pada situasi bencana.
Selain itu, BULOG terus memperkuat infrastruktur logistik pangan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Hingga kini, BULOG mengelola lebih dari 1.500 gudang dengan total kapasitas 3 juta ton, dilengkapi fasilitas penggilingan padi dan jaringan distribusi yang luas.
Lebih dari 28 ribu outlet Rumah Pangan Kita (RPK) juga melayani masyarakat secara langsung.
Transformasi digital turut dikembangkan melalui aplikasi Mitra Tani untuk pencatatan panen, sistem ERP untuk manajemen logistik, serta aplikasi MyRPK yang memudahkan konsumen membeli beras dan produk BULOG secara transparan.
YLKI kembali menegaskan pentingnya edukasi publik yang berkelanjutan agar masyarakat memahami peran BULOG secara menyeluruh.
“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa negara hadir melalui BULOG untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kesejahteraan petani.”
“Transparansi informasi dan komunikasi publik yang intensif akan menjadi fondasi agar konsumen merasa tenang dan terlindungi,” jelas Niti Emiliana.
Audiensi ini juga menjadi sarana penyampaian penjelasan BULOG mengenai standar kualitas beras CBP yang disalurkan ke masyarakat.
“Standar kualitas beras CBP hasil pembelian petani dalam negeri adalah pada derajat sosoh minimal 95% dan broken (beras pecah) maksimal 25%, serta standar lainnya,” jelas Sudarsono.
BULOG menambahkan bahwa tidak ada syarat varietas tertentu yang diwajibkan untuk penyerapan CBP.
Dengan banyaknya varietas gabah di Indonesia, stok CBP akan beragam dari segi jenis, rasa, dan tingkat kepulenannya di tiap daerah.
Hal ini berbeda dengan standar beras impor yang masuk stok CBP, yang memiliki derajat sosoh 100% dan broken hanya 5%.
Walaupun terdapat perbedaan kualitas, beras CBP dari hasil serapan petani dalam negeri dipandang sebagai wujud nyata jerih payah anak bangsa yang harus dihargai.
BULOG dan YLKI juga menyoroti tiga isu penting dalam permasalahan pangan, yakni (i) penguatan promosi beras petani dalam negeri sebagai bentuk nasionalisme konsumen, (ii) diversifikasi sumber karbohidrat dengan mengutamakan pangan lokal, dan (iii) penerapan pola gizi seimbang melalui konsep “Isi Piringku”.
Ketiga isu ini dinilai perlu menjadi kampanye bersama seluruh pihak.
Dengan adanya audiensi ini, BULOG kembali menegaskan komitmennya sebagai penopang utama cadangan pangan pemerintah sekaligus mitra konsumen dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Implementasi Inpres 6/2025 diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan negara.
