Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan sejumlah strategi kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat untuk mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2025. Strategi ini, yang merupakan bagian dari refleksi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran, berfokus pada efisiensi anggaran, percepatan belanja, dan stimulus likuiditas.
Wamenkeu Suahasil menjelaskan, sejak awal tahun 2025 Kementerian Keuangan telah melakukan penyisiran anggaran secara masif dan melakukan refocusing anggaran untuk memastikan belanja negara tepat sasaran. “Program-program yang prioritas kita biayai. Program-program yang tidak penting kita stop,” jelasnya pada Rabu (22/10).
Anggaran yang berhasil diefisiensikan tersebut dialihkan untuk mendanai program prioritas baru di tahun 2025, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak 6 Januari, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan sebagainya. Menjelang akhir tahun, percepatan belanja APBN sebesar Rp3.500 triliun juga terus didorong agar bisa berkontribusi langsung pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan.
“Percepatan belanja ini akan menjadi salah satu katalis di perekonomian, mendorong kegiatan ekonomi, dan ini kita harapkan nanti contribute kepada angka pertumbuhan, sudah pasti contribute kepada tadi penciptaan lapangan kerja, dan juga contribute kepada kemiskinan, kesejahteraan, dan yang lain,” ucap Wamenkeu.
Lebih lanjut, salah satu stimulus kunci dilakukan Pemerintah dengan menempatkan Rp200 triliun kas pemerintah di perbankan, yang semula berada di Bank Indonesia. Kebijakan ini menurutnya merupakan bagian dari manajemen kas yang bertujuan menyediakan likuiditas yang cukup ample di perbankan. Penurunan suku bunga diharapkan memicu gairah investasi dan membuat kegiatan ekonomi lebih feasible, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Terkait investasi, Wamenkeu Suahasil memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan upaya perbaikan iklim investasi melalui reformasi struktural, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menyebut, Pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar dapat mendukung dunia usaha dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Seluruh belanja APBN, yang setara sekitar 14% dari PDB, digunakan secara strategis untuk mendukung delapan program prioritas Presiden termasuk hilirisasi, yang menjadi kunci untuk menciptakan investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
