Tangerang – Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-16 pada Senin (29/9), di Kota Tangerang, Banten. Mengangkat tema “Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional”, Rakornas KI se-Indonesia ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat ketahanan bangsa di era digital.
Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas negara.
“Dengan akses terhadap informasi yang luas, akurat dan terpercaya, masyarakat akan lebih siap menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar,” ungkap Donny.
Rakornas ke-16 ini menjadi ajang konsolidasi seluruh Komisi Informasi se-Indonesia. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai keynote speaker diantaranya Penasihat Khusus Presiden RI Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria. Ketiganya menekankan bahawa keterbukaan informasi adalah bagian tak terpisahkan dari tata kelola negara yang baik (good governance) sekaligus juga fondasi utama demokrasi.
Penasihat Khusus Bidang Energi Presiden RI, Purnomo Yusgiantoro, memandang transparansi sebagai unsur penting dalam bidang ketahanan energi. “UU No. 14/2008 (UU KIP) adalah bagian dari kerangka hukum pasca-reformasi yang mendukung ketahanan nasional. Karenanya transparansi dalam pengelolaan sektor energi menjadi kunci untuk memperkokoh ketahanan nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik”, jelasnya.
Selaras dengan hal tersebut, menurut Donny Ermawan selaku Wakil Menteri Pertahanan, keterbukaan informasi dalam perspektif pertahanan dipandang sebagai pilar yang mampu memperkuat daya tahan bangsa. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi menjadi benteng dari ancaman disinformasi, propaganda digital, hinggal polarisasi masyarakat.
“Keterbukaan informasi publik tidak sebatas akuntabilitas, tetapi merupakan elemen strategis dalam pertahanan non-militer”, ujar Donny Ermawan.
Sementara itu Nezar Patria dalam pidatonya mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan bahwa lanskap alur informasi itu berubah drastis. Hal ini dikarenakan adanya platform media sosial yang memberikan informasi cukup intens dan semua orang sebagai user sekaligus produsen.
“Semoga keterbukaan informasi publik bisa menjadi budaya dan bukan sekedar kewajiban administratif. Semoga Komisi Informasi Pusat dapat senantiasa menjadi garda terdepan hak konstitusional atas Informasi”, tegas Nezar.
Pada acara yang digelar di kota yang dikenal dengan julukan “Kota Benteng” tersebut, Gubernur Banten, Andra Soni, juga berkesempatan menyampaikan sambutan selamat datang dan apresiasi atas dipilihnya Kota Tangerang sebagai tuan rumah Rakornas KI.
Pemerintah Provinsi Banten berharap penyelenggaraan Rakornas ini dapat menghasilkan komitmen dan langkah nyata yang berdampak positif bagi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia.
Melalui Rakornas ini, KI Pusat menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar lembaga baik pusat maupun daerah. Hasil Rakornas akan menjadi rekomendasi kebijakan strategis bagi penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada akhirnya mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka dan demokratis.
Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menutup dengan penegasan komitmen agar rakornas KI se-Indonesia ini dapat memberikan rekomendasi konkrit.
“Diharapkan rekomendasi yang nyata dalam segala bidang untuk kemajuan bangsa dan negara” pungkasnya.
