Manado – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyaksikan penyerahan bantuan dua unit kapal layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud dan Pemkab Kepulauan Sangihe. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad bersama Mendagri kepada Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah dan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari di Dermaga Bay, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (23/10).
Keberadaan dua kapal tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan di Kepulauan Talaud dan Sangihe yang merupakan wilayah perbatasan. Selain itu, layanan tersebut juga diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan yang masih menjadi tantangan besar di daerah perbatasan.
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, penyerahan bantuan tersebut sejatinya telah direncanakan sejak lama. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Mendagri selaku Kepala BNPP; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) periode sebelumnya; dan Ketua Baznas RI beberapa tahun silam ke Kepulauan Talaud dan Sangihe. Saat itu, masyarakat menyampaikan aspirasi agar sektor kesehatan mendapat perhatian pemerintah, khususnya terkait penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini, sudah lama yang mau diserahkan tapi karena waktu kita enggak pas terus, hari ini akhirnya diserahkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Baznas dan kemudian mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Mendagri.
Selain bantuan dua unit kapal, Baznas juga menyalurkan bantuan operasional senilai Rp1 miliar. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung operasional kapal layanan kesehatan bergerak.
Lebih lanjut, dalam acara tersebut Mendagri membeberkan beberapa peran utama BNPP. Peran tersebut antara lain mengelola daerah perbatasan, menyelesaikan sengketa batas negara, serta mengoordinasikan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Karena ini masalah pemerataan keadilan. Pembangunan harus dilakukan juga di daerah perbatasan agar masyarakat merasakan hadirnya negara,” imbuhnya.
Dalam aspek pembangunan, banyak hal yang dapat dioptimalkan BNPP, salah satunya mendorong terciptanya sentra ekonomi di daerah perbatasan. Menurut Mendagri, hal tersebut telah dilakukan dengan baik di sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk PLBN Skouw Jayapura dan PLBN Sota Merauke.
“Dan itu terjadi seperti di Papua Nugini. Itu perbatasan kita di Skouw misalnya di Jayapura kemudian di Merauke, di Sota itu ekonomi kita mendominasi. Sehingga sahabat-sahabat kita yang dari Papua Nugini belanja di tempat kita,” sambung Mendagri.
Capaian tersebut, imbuh Mendagri, merupakan hal positif karena menunjukkan posisi Indonesia yang lebih maju dan dominan. Hal ini diyakini secara tidak langsung akan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan. Dengan demikian, rasa nasionalisme tersebut juga akan memperkuat sistem pertahanan negara, terutama terhadap potensi infiltrasi dari luar.
Ia menambahkan, saat ini BNPP terus berupaya menghimpun berbagai masukan dan aspirasi untuk memperkuat daerah perbatasan. Berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi masyarakat setempat juga diinventarisasi agar dapat diatasi melalui rapat koordinasi yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Rencananya, rapat tersebut akan digelar pada pertengahan November mendatang.
“Kita belanja dulu masalahnya. Belanja masalahnya harus bottom-up artinya apa usulan dari daerah, usulan-usulan daerah itu membutuhkan apa. Setelah itu kita sesuaikan cek bener enggak dan setelah itu baru kita akan membuat cetak biru untuk pembangunan [daerah perbatasan],” tandasnya.
Usai prosesi penyerahan bantuan, Mendagri bersama Ketua Baznas dan jajaran mengecek langsung kondisi dua unit kapal layanan kesehatan. Mendagri bahkan menjajal fasilitas kesehatan dengan mengecek tensi darah. Selain itu, Mendagri juga berdialog dengan para petugas kesehatan di kapal tersebut untuk memastikan pelayanan berlangsung optimal.
Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Ketua Baznas Provinsi Sulut Lutvia Alwi, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, para bupati dan wali kota se-Provinsi Sulut, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sulut.
