Tangerang Selatan – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan pentingnya peran Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI dalam menyiapkan sumber daya manusia militer yang adaptif terhadap spektrum ancaman masa kini dan masa depan. Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/7).
“Kunjungan kerja ini mengangkat tema ‘Kodiklat TNI sebagai Pusat Inovasi Doktrin dan Pendidikan Militer dalam Menghadapi Spektrum Tantangan Masa Kini dan Masa Depan’, sebagai bentuk penghormatan sekaligus kepercayaan atas peran strategis Kodiklat TNI,” ujar Sukamta.
Menurutnya, kompleksitas ancaman saat ini telah jauh melampaui perang konvensional. Sebagai contoh, kini dunia militer menghadapi tantangan multidimensi seperti perang asimetris, serangan siber, disinformasi strategis, hingga eskalasi teknologi militer berbasis kecerdasan buatan (AI) dan sistem tak berawak.
Karena itu, tuturnya, Kodiklat TNI dinilai vital membangun prajurit yang tidak hanya disiplin dan terlatih, tetapi juga memiliki pola pikir strategis, wawasan geopolitik, serta kesiapan operasional lintas matra. Pihaknya juga menekankan komitmen untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi.
Sementara dalam fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI terus memantau situasi geopolitik serta skema pertahanan nasional, dan aktif membangun komunikasi dengan negara sahabat melalui jalur parlemen. Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, yang sejak Januari 2025 menjabat Komandan Kodiklat TNI, memaparkan sejumlah program Kodiklat TNI tahun ini.
Di antaranya, penataran latihan gabungan TNI di Serpong, pembukaan pendidikan Susgati Bintal TNI XLVII, serta penguatan kesiapsiagaan operasional melalui latihan lintas matra yang rutin dievaluasi. Kodiklat TNI juga kerap menggelar program pembinaan doktrin agar setiap satuan memiliki panduan operasional yang adaptif dengan perkembangan ancaman global.
“Kodilat TNI terus berupaya memastikan prajurit memiliki kualitas taktik, strategi, hingga mental geopolitik yang siap menghadapi ancaman multidimensi,” terang Bobby.
Menutup pernyataannya, Sukamta menyampaikan, agenda ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, yang memberikan kewenangan bagi komisi untuk melakukan kunjungan kerja guna memastikan kesiapan lembaga strategis negara dalam menjaga kedaulatan nasional.
