Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan hebat terhadap APBN. Hal ini dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini menyentuh angka 105 hingga 108 dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.
Pernyataan tersebut disampaikan Rifqi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Mendagri, Menpan-RB, Kepala BKN, dan Kepala Otorita IKN di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (30/3).
Rifqi mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM agar tidak naik. Namun, ia mengingatkan bahwa alokasi subsidi energi sebesar Rp359 triliun kini terancam membengkak, sehingga koreksi APBN menjadi tak terelakkan.
“Daerah harus benar-benar memilah mana yang prioritas untuk rakyat. Pengadaan yang tidak mendesak, seperti pembangunan gedung pejabat atau kendaraan dinas, sangat sensitif di situasi seperti ini,” tegas Rifqi. Ia meminta Kemendagri bertindak sebagai “mata dan telinga” pusat untuk memastikan disiplin anggaran di tingkat gubernur hingga bupati/wali kota.
Selain efisiensi, Komisi II mendorong daerah untuk tidak sekadar menjadi pelaksana teknis program strategis nasional, seperti program makan bergizi gratis. Daerah diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi mandiri dengan menyediakan bahan baku lokal.
“Jangan sampai dapurnya di daerah, tapi bahan bakunya justru dari luar. Daerah harus mampu menyediakan telur, daging, ikan, dan sayur sendiri,” ujarnya.
Rifqi juga menyoroti ketergantungan daerah terhadap transfer pusat yang mencapai 80-90 persen. Jika APBN terkoreksi akibat ketidakpastian global, maka keuangan daerah dipastikan akan terdampak. Sebagai langkah antisipasi, ia mendesak penguatan regulasi BUMD agar tidak menjadi beban APBD dan mampu berkontribusi pada pendapatan daerah.
Ia menutup dengan kesiapan Komisi II DPR RI untuk membahas dukungan regulasi jika diperlukan skenario alternatif pembiayaan guna menghadapi dampak konflik geopolitik dunia terhadap ekonomi nasional.
