Operasi Zebra 2025 Dinilai Positif & Humanis, Penegakan Hukum Didominasi ETLE

Jakarta – Operasi Zebra 2025 terus menunjukkan dampak positif di lapangan. Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin menyampaikan, kegiatan yang kini memasuki hari kedelapan berjalan kondusif tanpa muncul kejadian yang mencoreng citra kepolisian. “Mulai melaksanakan kegiatan Operasi Zebra, ini sudah hari ke-7 kemarin dan hari ini memasuki hari ke-8, di mana kegiatannya masih berlangsung…

Polri Gelar Apel Kasatwil 2025: Wujudkan Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat

Jakarta – Polri akan menggelar Apel Kasatwil Tahun 2025 pada 24–26 November 2025 di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor. Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 607 peserta, terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops, hingga seluruh Kapolres dari berbagai wilayah Indonesia. Apel Kasatwil tahun ini mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional…

KPK Periksa Sesditjen P2 Kemenkes Andi Saguni Sebagai Saksi

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni (AS) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama AS,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari ANTARA, Jumat (21/11)….

Kapolri Hadiri Apel Srawung Agung di Jogjakarta

Jogjakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri ‘Apel Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai. Kegiatan itu dipimpin oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bertujuan untuk komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar damai dan kondusif. Kegiatan apel yang diselenggarakan di Mapolda DIY tersebut diikuti sebanyak 3.500 orang. Rinciannya,…

Ketua DPD Demokrat NTB Jadi Tersangka Gratifikasi DPRD NTB

Mataram – Penyidik kejaksaan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat, Indra Jaya Usman alias IJU sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB. Dilansir dari ANTARA Kamis (20/11) Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muh. Zulkifli Said di Mataram, mengungkapkan penyidik menetapkan anggota DPRD NTB tersebut bersama rekan anggota dewan lainnya, Muhammad…

KPK Sita Satu Rumah dan Tiga Kendaraan Terkait Kasus Kuota Haji

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu rumah dan tiga kendaraan terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. “Penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa satu bidang rumah berlokasi di Jabodetabek beserta dengan surat atau bukti kepemilikannya, satu unit mobil bermerek Madza CX-3, serta dua unit sepeda…

DPR RI Tegaskan Komitmen Wujudkan ‘Meaningful Participation’ dalam Pembentukan UU

Jakarta – DPR RI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Hal ini sejalan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mewajibkan setiap institusi negara memastikan keterlibatan publik yang efektif dalam proses legislasi. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy…

Polri Ungkap Modus Rekrutmen Anak oleh Kelompok Terorisme Melalui Dunia Digital

Jakarta – Densus 88 Antiteror Polri kembali mengungkap perkembangan signifikan dalam penanganan kasus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme melalui ruang digital. Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Selasa (18/11), terungkap bahwa hingga November 2025 terdapat 110 anak berusia 10–18 tahun di 26 provinsi yang telah terpapar upaya perekrutan melalui media sosial, game online,…

Komisi III DPR RI Tegaskan KUHAP Baru 99 Persen Berasal dari Aspirasi Masyarakat

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bukan merupakan kehendak sepihak pemerintah atau DPR, melainkan hampir sepenuhnya bersumber dari masukan publik. Ia menyebut, 99 persen substansi KUHAP baru berasal dari aspirasi masyarakat, termasuk rekomendasi akademisi, lembaga bantuan hukum, hingga organisasi masyarakat sipil yang…