Menteri UMKM Tegaskan Bertanggung Jawab Atas Kasus Mama Khas Banjar

Banjarbaru – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bertanggung jawab atas kasus yang menimpa pengusaha UMKM Firly Nurochim, pemilik Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). “Kalau misalnya kita mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dalam situasi ini? Saya sampaikan, sayalah yang bertanggung jawab secara penuh. Karena inilah bentuk komitmen…

Kakorlantas Pantau Kondisi Lalin Tol Trans Jawa di Masa Long Weekend

Jakarta – Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memantau kondisi lalu lintas di tol Trans Jawa saat masa libur long weekend. Kakorlantas memastikan akan tetap melayani masyarakat tanpa mengenal hari libur. “Pagi ini sengaja saya hadir di sepanjang Trans Jawa, khususnya tol dalam rangka memantau kondisi lalu lintas di jalan tol. Saya ingin membuktikan bahwa tidak…

Kemenko Polkam Dorong Pembinaan dan Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme

Banten – Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi mengungkapkan, premanisme dalam segala bentuknya merupakan penyakit sosial yang meresahkan masyarakat, menghambat investasi, mengganggu iklim usaha, dan menciptakan rasa takut di ruang publik “Negara hadir untuk melakukan penanganan dan pembinaan tehadap ormas yang terafiliasi dengan premanisme, serta melakukan pembinaan…

Bareskrim Polri Tangkap Dua Tersangka Jaringan Penjualan Konten Pornografi Anak

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus peredaran konten pornografi anak yang diperjualbelikan melalui media sosial Telegram. Dalam operasi penegakan hukum ini, dua tersangka berinisial M.M dan F ditangkap di lokasi berbeda setelah terbukti mengelola grup berisi ribuan konten pornografi anak dan dewasa. Tersangka M.M., yang ditangkap pada Maret 2025…

Komisi III DPR RI Tinjau Penanganan Kasus Peredaran Narkoba di Kaltim

Balikpapan – Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur ini untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap penanganan perkara bidang Narkotika di Provinsi Kalimantan Timur serta memastikan penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, obyektif dan sungguh-sungguh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Fantastisnya besaran barang haram dan kasus…

Komisi III DPR RI Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi dan Pemburuan Bandar Narkoba di Jateng

Semarang – Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya pendekatan yang seimbang antara penindakan hukum dan rehabilitasi dalam penanggulangan peredaran narkoba di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, usai memimpin rapat kerja bersama Kapolda Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah…

Polri Tuntaskan 3.326 Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang kian marak dan dianggap meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang memerintahkan…

Polri Tegaskan Penindakan Tegas terhadap Pelaku Oplosan Gas Subsidi

Jakarta – Bareskrim Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat dalam praktik pengoplosan barang bersubsidi. Tindakan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program subsidi pemerintah. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menyebut pelaku penyalahgunaan barang subsidi sebagai pengkhianat negara dan rakyat….

Polri Gelar Operasi Besar Berantas Premanisme

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia….