Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum lintas kementerian dan lembaga, pengawasan di lapangan, hingga penguatan rekomendasi kebijakan untuk menjamin pelayanan haji yang semakin tertib dan bermartabat.
“Kita harus berkomitmen agar penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya saat rapat kerja dengan Menteri Agama, Kepala BPH dan Kepala BPKH di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung DPR, Kamis (21/8).
HNW menyampaikan pentingnya menyikapi setiap dinamika yang terjadi terkait operasional haji dengan kebijakan yang tepat. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang dirancang lebih dari satu tahun anggaran dan penguatan regulasi untuk menghindari monopoli layanan.
“Keputusan pemerintah sudah jelas tahun 2026 penyelenggara haji akan dilaksanakan oleh lembaga yang baru. Dana haji harus digunakan sesuai prinsip syariah dan tata kelola keuangan negara sehingga tidak terjadi penyimpangan hukum dikemudian hari,” imbuhnya.
HNW Menekankan memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada jemaah haji menjadi tugas yang tidak bisa ditawar-tawar.
Seperti yang diketahui BP Haji akan menjadi lembaga setingkat kementerian yang mengambil alih penyelenggara ibadah haji, dengan fokus penuh pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji. Tugasnya mencakup seluruh aspek teknis operasional, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data jemaah, pemesanan akomodasi dan transportasi, hingga pengadaan layanan katering dan kesehatan.
Meski penanganan penuh berpindah ke BP Haji, peran Kemenag tidak serta-merta hilang. Selama masa transisi menuju Haji 2026, Kemenag tetap bertugas melayani calon jemaah di tingkat kabupaten dan kota.
Tahapan pendaftaran, proses administrasi, serta pengelolaan sistem informasi haji nasional seperti Siskohat masih dijalankan oleh Kemenag.
