Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menyatakan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran 2026 untuk Kejaksaan RI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Meskipun menyadari kondisi keuangan negara yang masih dalam upaya pemulihan, ia menyatakan dukungannya untuk lembaga penegak hukum tersebut.
“Tentu kita mendukung sepenuhnya anggaran untuk mewujudkan apa yang masuk dalam Asta citanya Bapak Presiden Prabowo,” kata Benny, dalam rapat kerja dengan Kejaksaan RI dan Polri, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).
Khusus untuk Kejaksaan, ia mendorong agar Kejaksaan lebih berani dalam pemberantasan korupsi, tanpa tebang pilih. “Lanjutkan perjuangan untuk pemberantasan korupsi, tapi jangan tebang pilih. Sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung agar berani sedikitlah, sudah berani tapi tambah lagi, saya yakin anggaran akan datang dengan sendirinya,” serunya.
Sementara itu, kepada Polri, ia menyampaikan keprihatinan atas dampak efisiensi anggaran pada 2025 yang menyebabkan berkurangnya kuota pendidikan dan pelatihan Polri tahun 2025. Ia pun menekankan pentingnya memperhatikan masalah ini dan mendesak Kapolri untuk mencari solusi, mengingat kebutuhan anggota polisi di masyarakat yang sangat tinggi
“Kemarin saya dapat informasi akibat kekurangan (efisiensi) anggaran institusi Kepolisian ini kuota untuk masuk ke sekolah bukan Sekolah Taruna, sekolah ini (pendidikan dan pelatihan Polri), itu dipangkas habis padahal kebutuhan anggota kita di masyarakat sangat-sangat tinggi,” ungkapnya.
Dalam raker tersebut, Komisi III menyetujui usulan pagi indikatif Polri tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp63 triliun, sehingga menjadi sebesar Rp173 triliun.
Sementara itu, untuk Kejaksaan RI, pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp8,9 triliun dan Komisi III akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp18,5 triliun sehingga menjadi sebesar Rp27,4 triliun.
