Jakarta – Komitmen pemerintah untuk menjaga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak naik mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak menjadi ‘pemberi harapan palsu’ (PHP) kepada rakyat dalam kebijakan energi.
Ia menegaskan bahwa stabilitas harga harus diiringi dengan kepastian dan konsistensi kebijakan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap agar Pemerintah jangan PHP ke rakyat soal harga BBM ini. Karena seringnya begitu ya, kita dikasih angin segar, tiba-tiba Pertamina diam-diam naikkan harga BBM,” pesan Mufti Anam dalam keterangan tertulis Kamis (2/6).
Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jawa Timur II ini menilai kebijakan menahan harga BBM harus ditopang dengan perhitungan fiskal yang matang, terutama dengan adanya rencana penambahan anggaran subsidi sebesar Rp90 hingga Rp100 triliun. Pasalnya, kebijakan energi memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional, sehingga setiap langkah harus mempertimbangkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok dan sektor usaha.
Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, kenaikan harga BBM akan sangat sensitif terhadap harga bahan-bahan pokok, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik.
Selain itu, Mufti juga meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global, khususnya ketegangan di kawasan energi dunia yang dapat memengaruhi pasokan dan harga. Faktor geopolitik perlu diantisipasi secara cermat karena berpotensi berdampak pada biaya distribusi, harga barang, dan ketahanan usaha kecil di dalam negeri.
Di sisi lain, ia turut menyoroti fenomena panic buying yang mulai muncul di sejumlah daerah akibat kekhawatiran masyarakat terhadap harga dan ketersediaan BBM. Kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas agar tidak memicu keresahan.
Ia menekankan bahwa kebijakan apa pun yang diambil pemerintah perlu memberi kejelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa stabilitas ekonomi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama. Menutup keterangan resminya, Mufti menegaskan agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan harus berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga daya beli di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. “Jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang, lalu kemudian akhirnya memberatkan rakyat,” pungkasnya.
