Bogor – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen memperkuat perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi di Bogor, Jumat (3/10).
“Aspek strategis pembangunan PLBN tidak hanya soal bangunan fisik, melainkan simbol kehadiran negara. PLBN harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, membuka isolasi, sekaligus menjadi benteng pertahanan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional Kemenko Polkam, Marsma TNI Bayu Hendra Permana.
Bayu menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti di tahap perencanaan. “Kami akan mengawal koordinasi lintas kementerian dan mempercepat pembentukan Joint Border Committee dengan Papua Nugini agar PLBN benar-benar menjadi gerbang kedaulatan dan kesejahteraan,” katanya.
Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Birdana, menekankan pentingnya infrastruktur dasar dan keamanan.
Selain itu, BNPP menyebut pembangunan PLBN akan diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan kriteria kesiapan yang melibatkan pemerintah daerah.
Sementara Bappenas menilai perlu kajian kelayakan menyeluruh, termasuk analisis hubungan timbal balik dengan Papua Nugini. Kementerian Desa menyoroti akses transportasi, pendidikan, dan listrik untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Papua.
Meski terkendala geografis, anggaran, dan keamanan, rapat menegaskan pembangunan PLBN di Pegunungan Bintang tetap menjadi prioritas strategis nasional demi menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
