Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas) Republik Indonesia di kantor pusat Kemenag Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan layanan keagamaan inklusif, termasuk layanan haji ramah disabilitas.
Menag menyampaikan pandangannya bahwa konsep disabilitas tidak hanya berlaku bagi manusia, melainkan juga pada makhluk hidup dan alam sekitar. Menurutnya, semua ciptaan Tuhan yang mengalami keterbatasan tetap layak dihargai dan dirawat.
“Bagi saya pribadi, disabilitas itu bukan hanya orang. Kucing yang pincang, burung yang tidak bisa terbang, rumput yang kering, bahkan sungai yang dikotori, semua itu bentuk disabilitas yang perlu diberikan pelayanan,” terang Menag dilansir dari laman resmi, kemenag.go.id, Kamis (28/8).
“Di Kementerian Agama kami mengembangkan ekotekologi: mencintai sesama manusia, mencintai alam, dan mencintai Tuhan. Kalau orang tidak mencintai alam, berarti dia tidak mencintai Tuhan,” sambungnya.
Menag menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan inklusif, termasuk bagi kalangan disabilitas. Dijelaskan Menag, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mencetak Al-Qur’an dengan tanda isyarat. Saat ini, Kemenag juga tengah menyiapkan Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) Internasional yang juga akan melibatkan tunanetra.
“Nanti pembukaan MTQ Internasional itu di Istiqlal, jadi kita undang temen-temen untuk datang juga. Ini cara kita memberi ruang agar teman-teman difabel juga bisa menunjukkan kemampuannya,” ungkapnya.
Ketua Komnas Disabilitas, Dante Rigmalia, mengapresiasi dukungan Kemenag terhadap layanan pendidikan dan ibadah bagi penyandang disabilitas. Ia menilai keterlibatan Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2025 telah memberikan ruang komunikasi yang lebih baik antara jemaah difabel dan petugas PPIH.
Wakil Ketua Komnas Disabilitas, Deka Kurniawan, menambahkan bahwa pihaknya berharap regulasi dan kebijakan Kemenag semakin kuat dengan pendampingan Komnas. Menurutnya, isu haji ramah disabilitas menjadi perhatian utama yang harus dijaga berkelanjutan.
“Kami sudah mendampingi proses haji ramah disabilitas sejak 2023. Tahun 2025 kami dilibatkan lebih signifikan, bukan hanya mendampingi tapi juga turun langsung ke lapangan. Kami berharap di 2026, meski penyelenggaraan haji akan dikelola Kementerian Haji dan Umrah, layanan ramah lansia dan disabilitas bisa dipertahankan, dijalankan, bahkan ditingkatkan dari berbagai aspeknya,” harapnya.
